Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tertanggal 4 November 2016 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

A. Tugas Pokok Dinas
Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

B. Fungsi Dinas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di provinsi;
  2. Pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kabupaten/kota;
  3. Pengkoordinasian program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara lintas sector/instansi, dan kabupaten/kota;
  4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas
  5. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayan umum lintas kabupaten/kota;
  6. Pelaksanaan pelatihan dan produktuvitas tenaga kerja;
  7. Penempatan dan perluasan tenaga kerja
  8. Pelaksanaan hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial;
  9. Pelaksanaan pengawasan terhadap norma kerja, norma kesehatan dan keselamatan kerja;
  10. Pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi;
  11. Pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya;
  12. Pelaksanaan penelitian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  13. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah; dan
  14. Pelakasanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

C. Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang.
a. Sekretariat
a. Tugas Pokok, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh bidang teknis dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
b. Fungsi Sekretariat :
1) Perencanaan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
2) Pengkoordinasian dalam penyusunan rencana, program dan anggaran bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
4) Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
5) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
6) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah dan layan pengadaan barang/jasa;
8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian provinsi; dan
9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dibantu 3 Sub Bagian, yaitu :
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas :
1) Menyiapkan dokumen perencanaan dinas;
2) Merencanakan penyusunan program dan anggaran dinas;
3) Memeriksa usulan rencana kegiatan dan anggaran dari bidang teknis;
4) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan;
5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan data dan informasi serta perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan;
6) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
7) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan dinas; dan
8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas ;
1) Menyiapkan bahan dan menyusun tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi/ tuntutan bendaharawan;
2) Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan keuangan dinas;
3) Menginventarisasikan penatausahaan dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran;
4) Melaksanakan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta bimbinghan teknis pengelolaan keuangan dinas;
5) Melaksanakan akuntansi dan verifikasi anggaran serta penyusunan laporan keuangan dinas;
6) Melaksanakan pengelolaan barang milik negara;
7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas :
1) Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga dinas;
2) Melaksanakan urusan surat menyurat dinas, tata usaha dan pusat kearsipan;
3) Melaksanakan kegiatan kehumasan, keprotokolan, jaringan dokumentasi dan informasi;
4) Melaksanakan urusan penatausahaan kepegawaian, pengembangan karir / sumber daya manusia;
5) Melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan penganmanan barang milik negara / daerah;
6) Melaksanakan penyusunan rencanan kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan Baramg Unit (RPBU);dan
7) Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang di berikan oleh pimpinan.

b. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
a. Tugas Pokok, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
b. Fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja :
1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan serta pemagangan produktivitas;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pembinaan standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas; dan
6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dibantu 3 Seksi, yaitu :
a. Seksi Kelembagaan Pelatihan yang bertugas :
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan;
2) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan melaksanakan program pembinaan kelembagaan pelatihan;
3) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan pelaksanaan akreditasi;
4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga pelatihan pemerintah dan swasta;
5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
b. Seksi Sertifikasi dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas :
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan produktivitas dan pelaksanaan sertifikasi;
2) Menyiapkan bahan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan;
3) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
4) Melaksanakan kegiatan sertifikasi dan peningkatan produktivitas;
5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian, evaluasi laporan pelaksanaan sertifikasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
c. Seksi Pelatihan Pemagangan yang bertugas :
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pelatihan pemagangan;
2) Menyiapkan bahan pembinaan pemagangan pada perusahaan di dalam negeri maupun program pemagangan keluar negeri berkoordinasi dengan Balai Latihan Kerja Industri;
3) Menyiapkan bahan fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan pemagangan dalam dan luar negeri;
4) Menyiapkan bahan inventarisasi, pembinaan dan pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP);
5) Mendorong perusahaan untuk melaksanakan pemagangan;
6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemagangan di dalam negeri maupun program pemagangan ke luar negeri;
7) Melaksanakan pembinaan instruktur latihan kerja dan tenaga pelatihan;
8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di bidang pelatihan dan produktivitas tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.
a. Tugas Pokok, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
b. Fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja :
1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pasar kerja, bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, dan pengendalian tenaga kerja asing serta purna kerja;
2) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi pasar kerja, dan bursa kerja, bimbingan jabatan, pengantar kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, pengendalian tenaga kerja asing serta purna kerja;
3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pasar kerja, dan bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasaan kesempatan kerja dan pembinaan tenaga kerja asing dan purna kerja;
4) Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
5) Pelaksanaan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya, tenaga kerja sukarela, tenaga kerja mandiri serta usaha sektor informal dalam rangka mengurangi pengangguran; dan
6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dibantu 3 Seksi, yaitu :
a. Seksi Pengembangan Pasar Kerja yang bertugas :
1) Merancang promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
2) Menyebarluaskan informasi pasar kerja lintas kabupaten/kota dalam dan keluar provinsi melalui sarana media papan informasi, teknologi informasi berupa website dan sarana media lainnya;
3) Merencanakan penyuluhan dan bimbingan ke pencari kerja dan dunia pendidikan/pelatihan kerja;
4) Melaksanakan kegiatan pencarian, verifikasi dan pemasangan lowongan kerja lintas kabupaten/kota dalam dan luar provinsi;
5) Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pameran bursa kerja (Job Fair), Bursa Kerja Khusus (BKK) serta memberikan rekomendasi pelaksanaan pameran bursa kerja (Job Fair) di tingkat Provinsi;
6) Menyiapakan sarana dan prasarana pengembangan Bursa Kerja On Line (BKOL) dan penyebaraluasan informasi pasar kerja;
7) Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan bulanan pasar kerja dan bursa kerja khusus di satuan pendidikan dan pelatihan kerja di kabupaten/kota;
8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja bertugas:
1) Menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan di bidang antar kerja;
2) Melaksanakan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, perluasan kesempatan kerja melalui padat karya, teknologi tepat guna, tenaga kerja sukarela, tenaga kerja mandiri, serta usaha sektor informal dalam rangka mengurangi pengangguran;
3) Melakukan monitoring dan evaluasi di bidang penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta perluasan kesempatan kerja di kabupaten/kota;
4) Menyiapkan pedoman, kriteria, prosedur di bidang penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, perluasan kesempatan kerja dan tenaga kerja indonesia purna;
5) Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna;
6) Merencanakan penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
7) Menyebarluaskan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
8) Melaksanakan penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR) untuk perekrutan TKI ke luar negeri dan rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
9) Memberdayakan pengantar kerja;
10) Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, kegiatan perluasan kerja dan TKI Purna; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Purna Kerja dan Tenaga Kerja Asing yang mempunyai tugas :
1) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan pengesahan RPTKA, perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah tenaga kerja asing, dan lokasi kerja dalam satu Provinsi;
2) Menganalisa dokumen pengesahan RPTKA perpanjangan kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam satu Provinsi;
3) Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan RPTKA perpanjangan;
4) Memproses rekomendasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
5) Mengklasifikasi penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
6) Memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;
7) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penggunaan TKA di perusahaan pengguna TKA di kabupaten/kota;
8) Membina tenaga kerja purna kerja untuk berwirausaha dalam rangka menciptakan kesempatan kerja baru; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
d. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial
a. Tugas Pokok ; melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja..
b. Fungsi Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial antara lain :
1) Perumusan kebijakan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial serta penyelesaian hubungan industrial;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, serta perselisihan hubungan industrial; dan
6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial dibantu 3 Seksi, yaitu :
a. Seksi Lembaga Hubungan Industrial mempunyai tugas :
1) Melaksanakan pembinaan pengembangan organisasi pekerja/ buruh dan organisasi pengusaha;
2) Melaksanakan pembinaan pengembangan Lembaga Kerja sama Bipartit;
3) Melaksanakan pembinaan pengembangan Lembaga kerja sama Tripartit provinsi dan kabupaten/kota;
4) Melaksanakan rapat lembaga kerja sama tripartit;
5) Melaksanakan rapat pleno dan rapat sekretariat bersama lembaga kerja sama Tripartit provisi;
6) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan hubungan industrial;
7) Menyiapkan bahan pedoman penyusunan keterwakilan dari organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi; dan
8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Seksi Upah Minimum, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:
1) Melaksanakan pengumpulan data upah dan indeks harga yang bersumber dari BPS;
2) Melaksanakan pengolahan data upah sebagai bahan pembahasan dewan pengupahan Provinsi;
3) Menyiapkan bahan rapat dewan pengupahan provinsi dan melaksanakan rapat dewan pengupahan provinsi;
4) Melaksanakan survey kebutuhan hidup layak di kabupaten/kota;
5) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan hidup yang layak;
6) Melaksanakan pengusulan dan penetapan upah munimum Provinsi/upah minimum sektoral Provinsi UMP/UMSP;
7) Menyiapkan bahan penetapan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi;
8) Mengadakan sosialisasi/ pembinaan struktur dan skala upah
9) Memfasilitasi perundingan upah minimum sektoral provinsi;
10) Melaksanakan monitoring pelaksanaan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi;
11) Melaksanakan pembinaan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
12) Melaksanakan pembinaan syarat kerja di perusahaan;
13) Melaksanaan pencatatan, pengesahan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama lintas kabupaten/kota;
14) Melaksanakan pembinaan jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
15) Melaksanakan tugas lain yang dibrikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
c. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas :
1) Menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan pengurusan tata cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);
2) Membina pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan;
3) Mengkoordinir penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) oleh pegawai mediator;
4) Menagatur pelaksanaan mediasi oleh pegawai mediator;
5) Membina prosedur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI);
6) Melaksanakan pembinaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahan lintas kabupaten/kota; dan
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Bidang Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan.
a. Tugas Pokok ; menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan pengawasan kebijakan di bidang norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan.

b. Fungsi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.
1) Perumusan kebijakan di bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum ketenagakerjaan;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum ketenagakerjaan;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum norma ketenagakerjaan; dan
6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dibantu 3 Seksi, yaitu :
a. Seksi Pegawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan norma kerja jaminan sosial, perempuan dan anak;
2) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan melaksanakan program norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
3) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja umum dan khusus;
4) Menyiapkan bahan fasilitas pelayanan, pembinaan, pengkajian, dan pengawasan norma umum dan norma khusus pada perusahaan lintas kabupaten/kota;
5) Memfasilitasi pemberdayaan kelembagaan dan pegawai pengawas ketenagakerjaan serta peningkatan teknis pegawai pengawas ketenagakerjaan;
6) Memfasilitasi kerjasama dengan Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengawasan ketenagakerjaan;
7) Memfasilitasi pengusulan pegawai pengawas dan kartu legitimasi pegawai pengawas;
8) Mengkoordinasi pengawasan dan pemeriksaan norma kerja umum dan khusus;
9) Melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
b. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja mempunyai tugas:
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis norma keselamatan dan kesehatan kerja;
2) Menyusun perencanaan dan melaksanakan program norma keselamatan dan kesehatan kerja;
3) Menyiapkan pedoman pembinaan dan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja
4) Memfasilitasi pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Pelayanan Kesehatan Kerja (PKK)
5) Memfasilitasi penetapan potensi bahaya instalasi kimia;
6) Memfasilitasi pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
7) Memfasilitasi seleksi dan sertifikasi keahlian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan petugas K3;
8) Memfasilitasi audit SMK3 dan pemberian penghargaan nihil kecelakaan bagi perusahaan serta pembinaan terhadap tenaga kerja tentang program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja;
9) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap personil dan kelembagaan;
10) Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja;
11) Memfasilitasi pemeriksaan dan penelitian persyaratan tempat kerja, peralatan dan tenaga ahli terhadap perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja;
12) Menginventarisasi dan mengelola data laporan ketenagakerjaan dan hasil pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
13) Melaksanakan koordinasi keselamatan dan kesehatan kerja ke Kementerian Ketenagakerjaan;
14) Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
15) Menyiapkan bahan pelatihan dan sertifikat bidang K3 dan pembinaan Sumber Daya Manusia K3;
16) Menyiapkan program pendidikan dan pelatihan spesialis K3 untuk pegawai pengawasan ketenagakerjaan di provinsi; dan
17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas:
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
2) Menyusun perencanaan dan melaksanakan program penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
3) Menyusun pedoman pelaksanaan penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
4) Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemeriksaan khusus berkaitan dengan penyelesaian kasus norma ketenagakerjaan;
5) Melaksanakan penindakan dan atau penyidikan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta norma kerja;
6) Memfasilitasi pengusulan pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
7) Melaksanakan pengawasan tenaga kerja asing di provinsi;
8) Melaksanakan bimbingan dan pengembangan PPNS;
9) Melaksanakan koordinasi dengan korwas PPNS, Polda dan Polres dalam rangka penyidikan tindak pidana norma ketenagakerjaan;
10) Melaksanakan penegakan kasus norma keselamatan dan kesehatan kerja serta norma kerja;
11) Menyiapkan panduan pemeriksaan dan penyidikan kasus norma K3 dan norma kerja umum; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
f. Bidang Permukiman dan Penempatan Transmigrasi.
a. Tugas Pokok ; melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat, melaksanakan kegiatan kerjasama antar daerah dan penempatan transmigrasi.
b. Fungsi Bidang Permukiman Transmigrasi.
1) Perumusan kebijakan teknis penyiapan permukiman transmigrasi;
2) Penyediaan areal permukiman, penyusunan rencana teknik tata ruang satuan permukiman dan pengurusan tanah, sertifikasi serta pengukuran dan pengkaplingan lahan;
3) Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Satuan Permukiman;
4) Pengelolaan dan penataan lingkungan permukiman transmigrasi;
5) Penyiapan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi;
6) Pengkoordinasian kegiatan penyusunan kerjasama antara kabupaten daerah penerima transmigran dan kabupaten daerah pengiriman transmigran;
7) Penyiapan informasi keadaan paket informasi lokasi melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi ke daerah asal;
8) Pemberian penyuluhan, bimbingan, petunjuk, prosedur dan tata cara kepada calon transmigran;
9) Penilaian lokasi transmigrasi, penempatan calon transmigran dan pengaturan serta pemeliharaan transito; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bid. Permukiman Transmigrasi dibantu 3 Seksi, yaitu :
a. Seksi Penyediaan Areal dan Penataan Lingkungan yang mempunyai tugas :
1) Melakukan kegiatan penyediaan areal, penyiapan surat keputusan pencadangan areal, rencana kapling pengukuran lahan dan pengurusan hak atas tanah;
2) Mengurus pencadangan areal dan pelepasan kawasan hutan untuk diterbitkan surat keputusan pencadangan areal;
3) Merencanakan dan memprogramkan penyediaan areal dan menyiapkan rekomendasi Gubernur untuk penetapan rencana kawasan transmigrasi oleh Menteri;
4) Menginventarisir dan menyelesaikan permasalahan lahan transmigrasi baik dengan masyarakat maupun kawasan hutan;
5) Menyiapakan bahan-bahan penyelesaian status tanah dan sertifikasi lahan permukiman transmigrasi;
6) Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
7) Menginventarisir dan melaksanakan pendataan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan di lokasi permukiman transmigrasi;
8) Menyusun rencana dan program penataan lingkungan lokasi permukiman transmigrasi;
9) Melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya Pemantauan Lingkungan di lokasi permukiman transmigrasi;
10) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan isntansi terkait dalam rangka pengelolaan dan pemantauan lingkungan permukiman transmigrasi;
11) Melakukan pelaporan hasil tindak lanjut terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan permukiman transmigrasi; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
.
b. Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman mempunyai tugas :
1) Melakukan penyiapan sarana dan prasarana permukiman serta pemeliharaan permukiman transmigrasi;
2) Membimbing dan menyusun spesifikasi teknis lahan dan bangunan pada permukiman transmigrasi;
3) Memantau dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembukaan lahan, bangunan dan fasilitas umum serta sarana air bersih;
4) Memelihara bangunan dan sarana air bersih;
5) Menginventarisir kebutuhan rehabilitasi lahan dan prasarana permukiman;
6) Mengendalikan Rumah Transmigran, Jamban Keluarga (RTJK) dan fasilitas umum;
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
c. Seksi Penempatan Transmigrasi dan Kerjasama Antar Daerah yang bertugas :
1) Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan kerjasama antara kabupaten daerah penerima transmigran dan kabupaten pengirim transmigran;
2) Menyiapkan informasi keadaan Paket Informasi Lokasi melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi ke daerah asal;
3) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada calon transmigran;
4) Menetapkan prosedur dan tata cara seleksi calon transmigran;
5) Melaksanakan penilaian terhadap lokasi yang siap tempat transmigran;
6) Menempatkan calon transmigran di lokasi;
7) Mengatur dan memelihara transito; dan
8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
g. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya.
a. Tugas Pokok ; Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan prosedur kerja serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha ekonomi, sosial budaya, kelembagaan dan promosi kemitraan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi..
b. Fungsi Bidang
1) Penyiapan petunjuk Teknis dan Prosedur pembinaan dan pengembangan usaha produksi dan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi secara operatif;
2) Penyiapan petunjuk teknis dan prosedur pembinaan dan pengembangan sosial budaya di kawasan transmigran;
3) Penyiapan dan pembinaan kelembagaan di kawasan transmigrasi;
4) Penyiapan petunjuk teknis dan prosedur investasi di kawasan transmigrasi;
5) Promosi kawasan transmigrasi dengan produk unggulan local;
6) Pelaksanaan kemitraan dengan swasta/investor untuk pengembangan kawasan transmigrasi;
7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi & Sosial Budaya dibantu 3 Seksi, yaitu :
a. Seksi Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi mempunyai tugas:
1) Melakukan bimbingan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi dalam meningkatkan produksi;
2) Menyiapkan petunjuk teknis dan prosedur pembinaan pengembangan usaha ekonomi di kawasan transmigran;
3) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam rangka peningkatan produksi dan pengolahan hasil produksi di kawasan transmigrasi;
4) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan pengembangan usaha tani dan usaha ekonomi non pertanian;
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pembinaan Pengembangan Sosial Budaya bertugas :
1) Menyiapkan petunjuk teknis dan prosedur kerja di bidang sosial budaya di kawasan transmigrasi;
2) Melakukan pembinaan dan pengembangan sosial budaya transmigrasi sehingga terpenuhi pelayanan sosial budaya di kawasan transmigrasi
3) Melaksanakan pembinaan kegiatan keagamaan, urusan pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana;
4) Melaksanakan pengadaan dan penyaluran kebutuhan bantuan catu pangan transmigran;
5) Melaksanakan pembinaan adaptasi lingkungan sehingga terwujud hubungan harmonis antar penduduk pendatang dengan penduduk setempat;
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Seksi Kelembagaan dan Promosi Kemitraan bertugas :
1) Menyiapkan petunjuk dan prosedur pembinaan kelembagaan ekonomi non koperasi
2) Melakukan penyuluhan, bimbingan dan pembentukan kelembagaan ekonomi non koperasi dan pembinaan kemitraan;
3) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam rangka pembentukan perangkat desa;
4) Melakukan inventarisasi dan evaluasi unit penempatan transmigran sebelum pengakhiran status;
5) Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan dalam rangka kemitraan dengan pihak swasta;
6) Melaksanakan kegiatan promosi investasi di daerah transmigrasi;
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.