PENYELESAIAN MASALAH HPL (HAK PENGGUNAAN LAHAN)

0
357

Selasa 8 Maret 2022, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berkunjung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang disambut oleh Kepala Bidang Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Amancik, ST.,M.Si  di dampingi Kepala Seksi Penyediaan Areal Dan Penata Lingkungan Sofyan, ST.,M.Si guna berkoordinasi menyelesaikan masalah HPL (hak penggunaan lahan) dan Sertifikat Hak Milik lahan transmigran di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pertemuan tersebut Kabid Permukiman menjelaskan “bahwa di tahun 2020 sdh mulai diukur Kadasteral oleh Pihak BPN tapi belum selesai anggaran dialihkan/ revisi ntuk penanganan Covid dan pada saat itu dalam kondisi banjir oleh karena itu kami sarankan untuk direvisi dialihkan ke lokasi di Kabupaten Pali, dgn alasan lokasi tersebut sudah memenuhi persyaratan UU No.29 thn 2009 tentang Ketransmigrasian, tinggal satu persyararan perlu di HPL yg melibatkan pihak BPN”

Sebagai hasil dari pertemuan Kementerian dan antar Dinas, untuk direalisasikan pengukuran kadasteral tersebut untuk proses HPL dalam tahun 2023 dengan tindaklanjut usulan HPL (Hak Pengelolaan) lahan transmigrasi di lokasi Tempirai Selatan SP.1 dan Tempirai Barat SP.2 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) serta Petugas Kementerian tersebut dan Petugas Disnakertrans Prov. Sumsel Besok akan ke lokasi tersebut di atas, selanjutnya ke Kanwil BPN Prov. Sumsel untuk koordinasi.