HARI BHAKTI TRANSMIGRASI TAHUN 2021

0
336

Istilah transmigrasi pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno tahun 1927 dalam Harian Soeloeh Indonesia. Kemudian dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta pada 3 Februari 1946, Wakil Presiden Bung Hatta menyebutkan pentingnya transmigrasi untuk mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa.

Hari Bhakti Transmigrasi berawal pada 12 Desember 1950. Transmigrasi pertama dilakukan dengan memberangkatkan 23 Kepala Keluarga ke Lampung dan 2 Kepala Keluarga ke Lubuk Linggau.

Terdapat sebuah peristiwa yang terus dikenang sampai saat ini dalam sejarah Hari Bhakti Transmigrasi. Pada 11 Maret 1974, 67 pionir transmigran asal Boyolali, Jawa Tengah yang hendak menuju Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Rumbiya, Sumatera Selatan, meninggal dunia dalam kecelakaan.

Bus yang mereka tumpangi tergelincir, lalu masuk dan terbakar di Kali Sewo di Desa Sukra, Indramayu, Jawa Barat. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangun lah Makam Pionir Pembangunan Transmigrasi di Desa Sukra, Indramayu.

Adapun sejumlah keuntungan dari program transmigrasi seperti dilansir dalam situs Kemenkeu adalah sebagai berikut :

  1. Transmigrasi berhasil membuka keterisolasian daerah terpencil
    Transmigrasi telah mendorong pembentukan 2 ibukota provinsi baru, yaitu Mamuju, yang kini menjadi ibukota Sulawesi Barat, merupakan pengembangan dari kawasan transmigrasi. Selain itu, ibukota Kalimantan Utara, Bulungan, juga lahir dari pengembangan kawasan transmigrasi.
  1. Transmigrasi mendorong pembentukan ibukota kabupaten/kota dan kecamatan. Tercatat, terdapat 104 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi ibukota kabupaten/kota.
  1. Kontribusi positif transmigrasi yakni mendorong terbentuknya desa-desa baru. Dari 3.055 desa baru yang terbentuk dari permukiman transmigrasi, 1.183 telah menjadi desa definitif yang diakui oleh pemerintah.
  1. Transmigrasi juga mendorong swasembada pangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penambahan luas areal pertanian pangan berupa ekstensifikasi (lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II).
  1. Transmigrasi juga mendukung upaya ekspor non migas.

Transmigrasi Sumatera Selatan.

Semenjak tahun 1937 Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu  tujuan transmigrasi, dikarenakan letaknya dekat dengan Pulau Jawa, tanah pertaniannya yang subur dan jalur transportasi yang relatif  lancar. Transmigran yang telah ditempatkan dari tahun 1937 sampai dengan tahun 2020 telah mencapai  telah menempatkan 235.927 kepala keluarga dengan 993.906 jiwa yang tersebar di 645 UPT yang sebagian besar telah menjadi desa definitif tersebar di 11 Kabupaten. Kontribusi transmigran terhadap jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan 11,74%. Transmigran yang berasal dari Pulau Jawa dari penempatan awal tahun 1937 ada sekitar 178.429 kk / 734.012 jiwa yang berasal dari Pulau Bali, Provinsi jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten dan sebagian kecil dari Nusa Tenggara dan penempatan tranmsigran lokal / penduduk setempat  ±57.498 KK / 259.894 Jiwa. Pembentukan desa yang berasal dari UPT  sebanyak 640 Desa atau 23,02% dari jumlah Desa yang ada (2.780 desa) dan UPT yang menjadi Kota Kecamatan sebanyak 22 kecamatan atau 9,13% dari jumlah kecamatan yang ada sebanyak 241 kecamatan. Selain itu Program transmigrasi di Sumatera Selatan turut menyumbang transportasi jalan sepanjang 3.010,69 km atau 22,42% dari panjang jalan yang terbentang  13.428,31 km di Provinsi Sumatera Selatan.

Permukiman transmigrasi merupakan cikal bakal terbentuknya desa-desa baru di Sumatera Selatan, saat ini ada 645 unit permukiman tranmsigrasi dengan perincian sebaga berikut : 9 UPT masih dibina dan 636 telah diserahkan pembinaannya kepada pemerintah kabupaten. UPT yang telah diserahkan keseluruhan telah menjadi desa defenitif serta memiliki perangkat desa. Ke empat ratus empat puluh lima (645) unit permukiman transmigrasi tersebar di 74 kecamatan pada 11 kabupaten, dengan perincian sebagai berikut :

  1. Kabupaten Musi Banyuasin hingga tahun 2017 telah dibangun 90 UPT ( 89 desa eks UPT dan 1 UPT bina) ditempati oleh 38.685 kepala keluarga dengan 168.354 jiwa yang berasal dari provinsi Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur; DI Yogyakarta; dan DKI Jakarta dengan pola Tranmsigrasi Umum (TU), TU Perkebunan, Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Trans, Transmigrasi Pengembangan Dasa Potensial (Transbangdep) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Unit permukiman transmigrasi tersebar di 6 Kecamatan atau 42,86% dari 14 kecamatan yang ada dan desa-desa eks upt menjadi desa pendorong tumbuhnya perekonomian diwilayah kecamatan tersebut.
  1. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Bali merupakan asal provinsi pengirim transmigran ke Kabupaten Banyuasin, sampai tahun 2017 ada 167.966 jiwa terdiri dari 55.594 kepala keluarga yang bermukim di 161 UPT. Desa yang berasal dari eks upt sebanyak 158 desa dan 3 UPT yang masih dalam pembinaan yang berada di 7 kecamatan, dengan pola penempatan Transigrasi Umum, TU-Perkebuan (TU-BUN), PIR Trans, Transbangdep dan TSM
  2. Sebagai daerah tujuan transmigrasi dimulai pada tahun 1937 Kabupaten Musi Rawas telah menarik Pemerintah Kolonial, saat itu daerah Tugumulyo menjadi daerah perintis penerima transmigran. Dari tahun 1937 hingga saat ini Kabupaten Musi Rawas telah menerima sebanyak 105.152 jiwa transmigran dengan 25.558 kepala keluarga di 87 UPT dengan pola; Transmigrasi Umum (TU), TU Perkebunan (TU-BUN), PIR Trans, Transbangdep dan TSM berasal dari Provinsi Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur; DI. Yogyakarta; DKI Jakarta dan Bali. Dari seluruh penempatan transmigran, sebanyak 2.743 KK / 10.012 jiwa merupakan eks Kolonisasi dan sisanya 22.815 KK / 95.140 jiwa merupakan penempatan transmigran dari tahun 1950 sampai tahun 2017.
  1. Penduduk Kabupaten Lahat di tahun 2020 sebanyak 427.320 jiwa sedangkan 6,21% (6.313 KK/26.538 jiwa) merupakan warga transmigrasi berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Bali, dengan jumlah desa eks upt sebanyak 31 UPT atau 8,20% dari keluarahan/ desa yang ada di kabupaten Lahat. Unit permukiman transmigrasi yang ada menggunakan pola Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Umum Perkebunan (TU-BUN), Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans) Transmigrasi Pengembangan Desa Potensial (Transbangdep) dan Transmigrasi Bantuan Presiden (Trans Banpres).
  1. Selain Tugu Mulyo di Musi Rawas, Belitang di Kabupaten OKU Timur merupakan pioneer penerima transmigrasi di jaman kolonial, dari tahun 1937 hingga 1940 ditempatkan sebanyak 15.141 jiwa/3.995 kk atau 8,60% dari 175.973 jiwa/45.187 kk transmigran yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Bali. Pola transmigrasi yang digunakan antara lain : Transmigrasi Umum (TU), IBRD, Transmigrasi Umum Bantuan Presiden (TU–BANPRES), Pir Trans, Transabangdep, Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM).
  1. Kabupaten Ogan Ilir merupakan kabupaten baru yang melaksanakan program ketransmigrasian di era reformasi, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 telah ditempatkan sebanyak 1.400 KK/6.000 jiwa pada 5 unit permukiman transmigrasi. Sebagian besar warga transmigran yang ditempatkan berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, pola Transmigrasi Umum Lahan Basah (TU-LB). Unit Permukiman Transmigrasi Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara dibangun dengan konsep Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), kawasan transmigrasi yang mengedepankan potensi lokal sebagai ekonomi unggulan.
  1. Kabupaten Empat Lawang memiliki 4 UPT yang telah diserahkan pembinaan dari Kementerian Ketransmigrasin kepada Pemerintah Daerah sebanyak 715 KK dan 3.055 jiwa yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Bali
  1. Kabupaten OKU Selatan meruapakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2003 sesuai amanat Undang- Undang Nomor 37. OKU selatan memiliki 2 (dua) eks UPT yang telah menjadi desa Yaitu Desa Saung Naga dan Mahagin. Untuk Desa Saung Naga menggunakan pola Transmigrasi Swakarsa Mandiri, 150 kk / 553 Jiwa yang berasal dari penduduk setempat dan beberapa dari Jawa barat dan Jawa Tengah serta Desa Mahagin 150 KK / 655 jiwa transmigrasi Lokal / Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS).
  1. Sebelum adanya pemekaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki 160 UPT yang ditempati 54.291 KK / 226.364 jiwa. Pada tahun 2003 kabupaten OKU dimekarkan menjadi OKU Timur dengan wilayah eks transmigrasi sebanyak 138 upt OKU yang ditempati 187.518 jiwa atau 45.289 kk sedangkan OKU (Induk) memiliki wilayah eks transmigrasi sebanyak 22 UPT = 9.002 KK : 38.846 jiwa yang berasal dari : Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali dan penduduk setempat (lokal). Transmigran yang ditempatkan pada lokasi transmigrasi Kabupaten OKU menggunakan pola; Transmigrasi Umum (TU), IBRD, Transmigrasi Umum Bantuan Presiden (TU – BANPRES), PIR Trans, Transabangdep dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)
  1. Kabupaten Muara Enim memiliki 40 Eks UPT untuk 11.486 KK dengan 49.360 jiwa yang berasal dari : Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Lampung dan Penduduk Setempat (Lokal), pola penempatan yang digunakan Transmigrasi Umum (TU), Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (Pir Trans), Perkebunan Inti Rakyat Khusus (Pirsus) dan Hutan Tanaman Industri (HTI– Trans)
  1. Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten yang masih menerima penempatan transmigrasi, sampai tahun 2017 telah ditempatkan 160.365 jiwa atau 38.522 KK pada 98 UPT dan eks UPT. Penempatan transmigran berasal dari provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali dan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dengan pola Transmigrasi Umum (TU), Pirsus dan HTI

TRANSMIGRASI MENGOKOHKAN BUDAYA, MEMBANGKITKAN EKONOMI BANGSA.
Transmigrasi Wujud Nyata Implementasi SDGs Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan.